JAKARTA – Kabar baik bagi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Pimpinan DPR RI bersama pemerintah disebut telah menyepakati peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, sekaligus membuka peluang bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Kesepakatan tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bahtra Banong.
Menurutnya, langkah ini menjadi angin segar bagi para tenaga PPPK yang selama ini memperjuangkan kepastian status kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan.
Baca Juga di Mulyasari.online
“Alhamdulillah sudah disepakati oleh Pimpinan DPR bersama Pemerintah berkenaan dengan bahwa semua (PPPK) yang paruh waktu akan diangkat menjadi (PPPK) penuh waktu. Terus kemudian (PPPK) penuh waktu semua juga berpeluang punya hak yang sama untuk kemudian bisa menjadi CPNS,” ujar Bahtra, Kamis (12/11)
Hal tersebut disampaikan Bahtra seusai menerima aspirasi Ketua Umum Asosiasi Penggerak Tenaga Indonesia (APTI), Anton Suroso Hartanto, bersama perwakilan PPPK paruh waktu dan guru non-ASN di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.
Bahtra menjelaskan, persoalan status kepegawaian PPPK menjadi salah satu perhatian Komisi II DPR RI.
Partai Gerindra bersama Presiden Prabowo terus mendorong agar para tenaga PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu, memperoleh kepastian mengenai masa depan pekerjaan mereka.
Tidak hanya menyangkut perubahan status kepegawaian, kesepakatan antara DPR dan pemerintah juga mencakup pembiayaan gaji pokok PPPK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Bahtra, skema pembiayaan tersebut menjadi salah satu poin penting yang selama ini diperjuangkan Komisi II DPR RI, mengingat kepastian penghasilan merupakan kebutuhan mendasar bagi tenaga PPPK.
“Gaji pokok mereka ditanggung oleh APBN, jadi itu sesuatu yang luar biasa bagi kami dan itu yang menjadi perjuangan Komisi II saat ini. Dan alhamdulillah bisa terakomodir berkat perjuangan pimpinan-pimpinan DPR bersama pemerintah,” jelasnya.
Ia menilai, pembiayaan gaji pokok melalui APBN diharapkan dapat memberikan kepastian penghasilan sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan tenaga PPPK.
Meski demikian, Bahtra menegaskan bahwa kesepakatan tersebut masih membutuhkan aturan pelaksanaan sebelum dapat direalisasikan.
Saat ini, DPR dan pemerintah masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan menjadi dasar hukum pelaksanaan kebijakan tersebut.
Bahtra berharap regulasi itu segera diterbitkan agar para tenaga PPPK tidak terus berada dalam ketidakpastian mengenai status kepegawaian maupun penghasilan mereka.
“Kita tinggal menunggu Peraturan Pemerintah. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama semua bisa ditindaklanjuti. Kami yakin dan percaya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo terus mendengar aspirasi, masukan berbagai pihak, termasuk dari publik dan masyarakat kita berkenaan dengan PPPK,” pungkas Bahtra.
